Jakarta , Trivianews.id — Momentum perayaan 5 Abad Jakarta pada 2027 mendatang memantik diskursus soal arah pembangunan kawasan pesisir. Salah satu gagasan krusial yang mengemuka adalah rencana pengembangan jaringan transportasi TransJakarta hingga ke Kepulauan Seribu—sebuah langkah yang digadang-gadang mampu merajut konektivitas daratan dan kepulauan secara terpadu.
Namun, di balik ambisi besar tersebut, sejumlah catatan kritis mengiringi proyeksi integrasi moda transportasi laut ini. Mantan Bupati Kepulauan Seribu periode 2018–2020, Husein Murad, memandang bahwa momentum setengah milenium ibu kota tidak boleh sekadar berhenti pada perayaan seremonial belaka. Pembangunan harus berorientasi pada substansi yang langsung dirasakan oleh warga kepulauan.
Menurut Husein, pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti TransJakarta merupakan langkah korektif yang tepat dalam tata kelola pelayanan publik. Selama ini, operasional kapal pemerintah yang ditangani langsung oleh Dinas Perhubungan diposisikan sebagai intervensi sementara guna memastikan hak mobilitas masyarakat tetap terpenuhi.
“Pemerintah itu regulator, jangan operator. Pemerintah mengatur perhubungan, tetapi jangan berbisnis perhubungan. Pemerintah bisa menggunakan tangan BUMD untuk menjalankan usaha pelayanan tersebut,” ujar Husein, menyoroti batas tegas antara fungsi regulasi dan korporasi bisnis.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar transisi pengelolaan ini tidak menjadi pisau bermata dua yang meminggirkan pelaku usaha lokal. Kapal penumpang tradisional, yang telah puluhan tahun menjadi urat nadi mobilitas warga antarpulau, tidak boleh tersingkirkan oleh kehadiran armada pelat merah.
Alih-alih menggantikan, integrasi sistem justru harus menjadi instrumen pemberdayaan. “Jangan sampai adanya kapal TransJakarta membuat kapal tradisional tersisih. Mereka harus di-empower. Kalau hari ini pendapatannya Rp10, bagaimana setelah bergabung atau masuk dalam jaringan itu bisa menjadi Rp11. Filosofinya harus begitu, kehidupan mereka harus lebih baik,” tegasnya, menekankan pentingnya peningkatan standar keselamatan, pembinaan, dan kualitas armada lokal.
Tantangan berikutnya terletak pada luasan jaringan itu sendiri. Kerap kali, narasi transportasi kepulauan terjebak pada poros tunggal antara daratan Jakarta dan pulau utama. Padahal, kebutuhan mobilitas harian warga maupun wisatawan menuntut adanya jaringan antarpulau yang handal dan saling terhubung.
“Kalau ada turis di Pulau Pari kemudian ingin ke Pulau Lancang, bagaimana caranya? Jangan hanya dari Kali Adem ke pulau. Jaringan transportasi antarpulau juga harus dipikirkan,” kata Husein, menggambarkan analogi sistem transit yang sambung-menyambung layaknya moda darat di Jakarta.
Tak kalah krusial adalah persoalan rantai pasok logistik. Desain transportasi laut tidak boleh hanya berfokus pada perpindahan orang, melainkan wajib mengakomodasi arus distribusi barang esensial seperti bahan pokok, material bangunan, hingga hasil perikanan tangkap.
Persoalan mendasar seperti ketersediaan infrastruktur penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di pulau-pulau permukiman seperti Pulau Pramuka atau Pulau Kelapa juga mendesak untuk diselesaikan. Sebab, amat tidak efisien jika kapal-kapal operasional harus bolak-balik ke daratan Jakarta sekadar untuk mengisi bahan bakar.
Dengan menyatukan sistem transportasi darat dan laut dalam satu ekosistem BUMD, transisi menuju layanan yang permanen menuntut perencanaan yang matang dan komprehensif sejak saat ini, termasuk penyiapan regulasi serta infrastruktur pendukungnya.
Jika seluruh kerangka tersebut mampu dirumuskan secara holistik, momentum 5 Abad Jakarta 2027 kelak tidak sekadar dikenang sebagai perayaan usia kota, melainkan sebagai tonggak sejarah hadirnya keadilan transportasi dan kesejahteraan bagi masyarakat Kepulauan Seribu dari pulau ke pulau.
